×

CARI BERITA

img
18 Agustus 2019

F-Pernas Tolak Ranperda Karena Sanksinya Memberatkan Masyarakat dan Belum Ada Kajian Ilmiahnya

Medan ,- Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin bersama pimpinan DPRD Kota Medan menandatangani kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang ketentraman dan ketertiban umum tahun 2019 di ruang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (19/8).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Henri Jhon Hutagalung bersama Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli, juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dan Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman, diawali dengan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) dan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan.

Dalam padangan fraksinya, Persatuan Nasional (Pernas) melalui juru bicaranya Andi Lumban Gaol SH menolak Ranperda ini karena menilai banyak itemnya tidak sesuai dan dirasa memberatkan kepada masyarakat. Perda yang adakan dibuat hendaknya berdasarkan kenyataan di masyarakat dan bukan hanya kehendak penguasa saja.

Dari segi jumlah polisi penegak Perda, Pemko Medan masih 4 orang yang memiliki sertifikat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan 3 lagi masih Diklat di Mega Mendung Bogor. Hal itu harus ditambah sehingga mampu menampung pelanggaran yang ada nantinya.

Selain itu, beban yang dikenakan kepada para pelanggar Perda dinilai sangat memberatkan dari Rp.250 ribu hingga Rp.25 juta. Bagaimana nantinya penerapan Perda ini kalau dendanya saja sudah mencapai Rp.25 juta. “Apakah ini nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat,” ujar Politisi PKPI ini lagi seraya menyebutkan, besaran sanksi itu berupa biaya paksaan yang belum melalui studi kelayakan dan kajian ilmiah.

Lain lagi dengan dimasukkannya pada pasal 36 tentang pelarangan segala bentuk kegiatan perjudian dan pada pasal 27 tentang perdagangan manusia. Kedua pasal itu merupakan tindakan kejahatan atau pidana yang merupakan wewenang instansi lainnya. Dikhawatirkan, untuk kedua pasal itu akan mengakibatkan bentrokan di lapangan dengan instansi lainnya, karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya, ujar Andi lagi.

Sementara itu, Ketua Pansus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Ketentraman dan Ketertiban Uumum tahun 2019 Zulkarnain Yusuf Nasution menyatakan, Pansus telah melakukan studi koperatif ke beberapa kota agar bisa membandingkan seberapa besar dampak dari realisasi perda tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami berharap Wali Kota khususnya SKPD terkait agar Ranperda ini dapat menjadi Perda dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan tujuan menjadikan Kota Medan lebih aman, tentram dan tertib,” ujarnya.

Sementara itu, F-PDI Perjuangan melalui Jubirnya Drs Daniel Pinem meminta Perda ini nantinya tidak dijadikan alat kekuasaan oleh Wali Kota Medan untuk menggusur pedagang kaki lima secara sewenang-wenang. Tapi dilakukan pembinaan dan pendekatan secara persuasif untuk mencari solusi sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

“Sebab, masih banyak permasalahan terkait gangguan ketentraman dan ketertiban di Kota Medan seperti banyaknya penyalahgunaan fasilitas umum, banyaknya timbunan material bangunan yang diletakkan di pinggir jalan, berubahnya fungsi sungai, penempatan papan-papan reklame dan bilboard yang tidak sesuai dengan pemanfataan tata ruang dan menjamurnya PKL akibat tidak tersedianya lokasi yang strategis,” ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan F-Gerindra dibacakan Drs Proklamasi K Naibaho, meminta Pemko Medan harus melakukan uji publik terlenih dahulu sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP).

“Sehingga perlu adanya penambahan jumlah personel Satpol PP agar saat melakukan ketertiban bisa lebih maksimal. Serta harus melakukan langkah strategis upaya penegakan Perda karena masyarakat Kota Medan tidak semua faham hukum,” ungkapnya.

Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mengatakan, Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengawasi dan mencegah setiap kegiatan yang menganggu ketertiban umum. Karena setiap orang atau badan memiliki hak yang sama untuk bebas dari setiap gangguan. Dimana ketertiban umum yang diatur dalam Ranperda yakni tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib sungai/selokan, tertib bangunan, tertib usaha pariwisata, tertib kesehatan, tertib kependudukan dan tertib sosial.

“Sesuai dengan mekanisne pembentukan Perda, maka Ranperda tentang ketentraman dan ketertiban umum ini Pemko Medan menyampaikannya ke gubernur dan sekanjutnya dievaluasi mendapatkan nomor register agar selanjutnya ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah Kota Medan,” imbuhnya.

Terpopuler
noimage
12 September 2016
Terkini