Jakarta, -  CEO Telegram Pavel Durov temui Menkominfo Rudiantara untuk membahas SOP penanganan konten negatif setelah sebelumnya diblokir oleh pemerintah.

"Pertemuan ini untuk menindak lanjuti SOP penanganan konten negatif," kata Menkominfo bersama dengan Pavel Durov saat tiba di Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (1/8).

Seperti diketahui, Kementerian Kominfo memblokir aplikasi Telegram berbasis web pada 14 Juli 2017 lalu karena digunakan untuk konten negatif utamanya terorisme dan dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia.

Sebelum memblokir, kementerian melayangkan enam kali email ke Telegram untuk menangani konten negatif sejak tahun lalu. Namun email tersebut tidak dibalas.

Pihak Telegram yang baru mengetahui email yang dilayangkan usai pemberitaan terkait pemblokiran tersebut menyatakan siap menjalin komunikasi dengan Kementerian Kominfo.

Menteri Kominfo menyambut baik kesiapan Telegram untuk berkomunikasi tersebut. Kementerian menyatakan, normalisasi aplikasi telegram berbasis web menunggu respon perusahaan tersebut dalam memenuhi ketentuan yang ada.

Untuk itu Kementerian Komunikasi dan Informatika ingin menindaklanjuti hal itu diantaranya kemungkinan dibuatnya government channel (saluran pemerintah) agar komunikasi dengan Kementerian Kominfo lebih cepat dan efisien. Kementerian meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flager terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram.

Selain itu Kementerian juga meminta Telegram untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia. Hal ini, menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika Samuel A Pangerapan agar lebih memudahkan koordinasi dengan pihaknya terutama dalam penanganan konten negatif termasuk terorisme.(mbz/ti)