×

CARI BERITA

img
01 April 2014

Tak Dibayar Pemprovsu, Kontraktor Ngamuk dan Segel 3 Bangunan Proyek BDB

KISARAN: Persoalan APBD Sumatera Utara Tahun 2013 terkait Bantuan Daerah Bawahan (BDB) kembali mencuat ke publik.

 

Kali ini giliran rekanan yang dirugikan mengamuk. Mereka kesal, lalu menyegel beberapa bangunan di Kabupaten Asahan yang telah selesai dikerjakan kontraktor yang pembangunannya bersumber dari dana BDB Sumut 2013.

Aksi protes ini berlangsung Selasa (1/4/2014), dimulai dari penyegelan Kantor PDAM TSP Kisaran yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Kisaran. 

Segel itu ditempelkan OK Rasyid dan kawan-kawan yang melakukan aksi protes kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Selain Kantor PDAM TSP, di antaranya yang kena segel Kantor KONI Asahan dan Perumahan Dokter di RSUD HAMS Kisaran.

“Kita sudah kerjakan kewajiban kita sesuai kontrak, tapi belum dibayar. Wajar kita protes,” kata Rasyid yang hasil kerjaan perusahaannya berupa Kantor Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Sei Dadap dan Kantor Kepala Desa Gonting Sidodadi Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, juga belum dibayar.  

Diketahui, gedung Kantor PDAM TSP Kisaran tersebut telah rampung seratus persen dikerjakan kontraktor tahun 2013 lalu. Namun rekanan belum mendapatkan haknya meskipun administrasi sudah berupaya diurus.

Karena tidak ada kejelasan yang membuahkan solusi, akhirnya para kontraktor pun kesal dan mengambil jalan pintas melakukan penyegelan. "Kita lakukan karena terpaksa. Setelah rampung, proyek ini tidak ada pembayaran. Gubsu pernah janji akan membayarnya bulan Maret. Nyatanya sampai hari ini belum juga dibayar. Ini jelas pembohongan publik namanya,” kata OK Rasyid salah di sela-sela aksi penyegelan.

Parahnya lagi, kata Rasyid, Pemprovsu melalui Sekdaprovsu Nurdin Lubis membuat kebijakan yang sangat merugikan kontraktor. Di mana, melalui suratnya bernomor 0700.12756 tertanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota pada APBD Provsu TA 2014 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Sumatera Utara termasuk kepada Bupati Asahan, yang isinya sisa pekerjaan BDB tahun 2013 tidak dilunasi 100 persen, dan hanya 85 persen yang akan dibayarkan. Padahal rekanan sudah menunggu selama tiga bulan.

“Hingga awal April tahun 2014 tidak juga ada kejelasan, malah seenaknya saja Sekdaprovsu melayangkan surat dengan hanya membayar 85 persen saja dari nilai proyek. Kerja kita sudah bagus, tapi tidak dihargai, " keluh Rasyid  didampingi sejumlah rekanan lainnya.

Ditambahkan tokoh Melayu Asahan ini, Jika tidak ada kejelasan juga, pihaknya berencana akan mengambil beberapa bagian bangunan kantor PDAM tersebut. "Langkah awal ini kita segel dulu. Tapi kalau tidak ditanggapi kita akan bongkar bagian bangunan Kantor PDAM TSP Kisaran dan juga akan kita laporkan ke KPK. Karena hutang kami sudah banyak akibat tidak dibayar oleh Pemprovsu. Bahkan harta benda kami terancam kena sita oleh Bank, " ujarnya.

Di sisi lain, kontraktor lainnya yang juga Ketua Asosiasi Pelaksana Kontruksi Nasional (Aspeknas) Dodi Riswanda Sitorus berharap segera ada solusi. “Selama tiga bulan kami menunggu, nyatanya Sekdaprovsu hanya membayar 85 persen. Seharusnya, dengan tenggat waktu tiga bulan itu, Pemprovsu sudah melunasi 100 persen sesuai dengan janji mereka sebelumnya,” ujar Dodi. (Her)

Editor : Mata Heri

 

Terpopuler
noimage
12 September 2016
Terkini